Press "Enter" to skip to content

Kita Semua Ikut Berkontribusi terhadap Permasalahan Sampah Plastik

Belakangan ini ramai betul berbagai pihak melempar kampanye soal diet kantung plastik, terlebih setelah viralnya kematian paus sperma dan penyu akibat sampah berbahan plastik. Memangnya kenapa, sih? Plastik itu kan baik untuk manusia. Terlebih bubble wrap, bisa membuat fun dengan suara pletak-pletoknya.

Oh ternyata bukan dilihat dari sisi itu aja. Banyak hal yang membuat kita harus meminimalisir penggunaannya, yang mana bahan ini menempati urutan ke-2 dalam komposisi timbulan sampah di Indonesia.

Mari sederhanakan; sampah plastik sulit terdegradasi, tidak seperti sampah organik sisa makanan. Sehingga, menerima jenis sampah yang satu ini menjadi tugas berat bagi alam untuk mengurainya. Butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun, tergantung jenis plastiknya, apakah gelas plastik, botol plastik, kresek, atau bahan balon Tayo. Namun tentulah kita hidup di Indonesia, yang masih menganggap sepele terhadap bentuk akhir dari setiap aktivitas manusia maupun proses alam ini. Begitu gembar-gembor kampanyenya menghilang, lupa terbilang.

Sebetulnya sampah-sampah plastik yang kini menjadi sebuah permasalahan ini adalah sampah kita. Kita semua, sebagai pelaku penghasil sampah yang diakibatkan gaya hidup. Sampah dari saya yang baru membeli telur gulung dan harus pakai plastik bening. Sampah dari kita yang membuka kedai kopi dan memproduksi es kopi susu, atau penyedia minuman segar dengan bubble pilihan yang dikemas dalam kemasan gelas plastik plus sedotan, kita sebagai pelaku usaha kuliner skala kecil maupun besar, kita yang membeli produk tersebut, kita yang membungkus baju kotor pakai kresek buat dibawa ke laundry kiloan, kita sebagai bagian dari itu semua dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Sampai paragraf ini mungkin kalian akan langsung simpulkan; oke, saya akan mengurangi penggunaan bahan plastik. Oh jelas, angka timbulan sampah plastik harus diturunkan. Tapi tak semudah itu. Pabrik-pabrik plastik akan tetap produksi, besar kemungkinan kita tetap menggunakannya dalam banyak transaksi. Ingat penerapan kantung plastik berbayar? Hanya berjalan selama 3 bulan, kemudian kembali digratiskan. Ada yang tau Pemerintah Kota Bandung bikin larangan menyediakan kantung plastik bagi toko modern dan pusat perbelanjaan per 1 Desember 2018? Itu gertak sambal saja~ Toh, sampai saat ini Perda Nomor 17 Tahun 2012 belum bisa diimplementasikan karena memerlukan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang belum disusun. Sama seperti Perwal tentang PKL bermobil yang sempat dijanjikan itu, kan?

Sebegitu rumitkah persoalan plastik? Perlu diketahui, saat ini, timbulan sampah Kota Bandung mencapai 1.494,57 ton/hari di mana komposisi sampah plastik sebanyak 11,60 %. Jumlah tersebut sebetulnya bisa direduksi dengan adanya 10 TPS 3R dan 6 Bank Sampah yang tersebar di Bandung. Tapi, ya selalu, belum efektif dilakukan. Dan ada sekitar 264,09 ton sampah yang tidak terkelola/terangkut ke TPA per harinya, tentunya termasuk sampah plastik. Bisa jadi, itu sampah kita. Sekalipun kita benar-benar sudah membuangnya ke tempat sampah. Kok bisa gitu? Kan kita sudah disiplin melakukan gerakan pungut sampah dan tidak buang sembarangan?


Secara umum, sistem pengelolaan sampah kota itu banyak terkendala. Dari hulu saja, kita sering dibuat menunggu oleh petugas pengumpul sampah yang rutin ke rumah. Ritasi yang tak tentu, kadang tiga kali seminggu, kadang hanya sekali. Ada, sih, yang setiap hari, entah iuran per bulannya berapa. Kendalanya, Tempat Penampungan Sementara (TPS) tak lagi mampu menampung, yang masih diisi sampah hari kemarin. Loh, tidak langsung diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)? Di sini kendalanya lebih rumit. Jumlah truk angkut menuju TPA itu terbatas. Alasannya, ya anggaran daerah. Belum lagi biaya operasional pembuangan sampah ke TPA itu amat mahal. Serius.

Sampai saat ini Kota Bandung, bersama Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, masih menumpang buang sampah ke TPPAS Regional Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. TPA ini sudah overload, dan (semestinya) izin operasionalnya habis di tahun 2018. Eh tapi diperpanjang sampai 2021. Sementara TPPAS Regional Legok Nangka di Nagrek sebagai TPA baru, belum bisa beroperasi. Kebayang kan, sudah overload, masih saja menerima buangan sampah. Itu mengakibatkan truk angkut musti antre berjam-jam agar sampah hari tersebut bisa diproses. Pada praktiknya memang seperti itu.

Apakah masalah utamanya terletak di ketersediaan TPA? Belum tentu. Sebetulnya ada langkah alternatif sebagai tindak lanjut penanggulangan sampah, yaitu percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah (PLTSa) di DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Makassar yang dituangkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2016.

Tapi, ide pembangkit listrik yang dilakukan dengan cara membakar sampah melalui proses konversi thermal dari alat insinerator ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, hasil dari permohonan uji materil yang digagas kawanan aktivis lingkungan. Alasannya, gas yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah itu berbahaya, mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat. Lagipula, solusi instan tersebut hanya akan melenakan masyarakat untuk tetap menghasilkan timbulan sampah seperti sekarang, bahkan lebih. Lebih nyantai. Dipikir tumpukan sampah itu akan hilang seketika hanya dengan dibakar.

Sementara itu, cara pengolahan biodigester (pembusukan sampah untuk menghasilkan biogas) gagal pula diterapkan di Bandung, meski Pemkot mengklaim sudah banyak RT/RW yang menggunakannya. Alasannya, “ada persoalan di alat, pemeliharaannya harus bagus dan masyarakat harus ulet.” Sementara sekarang Mang Oded punya program Kurangi Pisahkan Manfaatkan (Kang Pisman), dengan penerapannya berupa metode biocompound dan peuyeumisasi. Kita yang menerapkannya mungkin harus rela memilah, memproses, dan menyimpan sampah selama satu hari, dan setiap hari, di rumah. Di sisi lain, kala petugas sampah alpa satu hari saja kita sering ngomel. Ya asal kita mau mulai saja. Dosen saya, sih, mau dan sudah menerapkannya. Pertanyaan lainnya, apa bisa kompos hasil metode tersebut diaplikasikan untuk media tanam? Kalau yang nggak punya lahan tanam maupun halaman?

Oke, sekarang kita tau bahwa sistem pengelolaan sampah masih jauh dari kata baik. Pemkot Bandung mau tak mau musti bikin Perwal untuk mengatur penggunaan kantung plastik. Tapi boss, masalah tak sesepele itu. Baru-baru ini, Asosiasi Industri Plastik Indonesia (Inaplas) menolak ide larangan kantung belanja plastik. Katanya, bukan masalah material plastiknya, tapi sistem pengelolaan sampah saat ini yang buruk. Weits, menyaksikan perang kepentingan itu sungguh asyik. Kalau penerapan cukai untuk plastik tak ramah lingkungan, gimana? Solutif?

Sebentar… jadi manjang gini boss. Padahal ringkas saja, pada intinya sampah plastik yang ada saat ini bersumber dari kita semua. Jadi amatlah aneh bila kita merasa tak punya andil atas itu. Sebenarnya yang perlu kita lakukan hanya tindakan pengurangan penggunaan sampah plastik. Sekadar mengurangi penggunaan plastik untuk keperluan rumah tangga, menolak menggunakan gelas dan sedotan plastik saat memesan minuman di kedai, membawa botol minum dari rumah, sedia tas belanja sendiri, atau seremeh mengurangi jajan bintang sobo dan kawanan kemasan gelas lainnya.

Untuk para wirausahawan, sekalipun memang butuh banget plastik, di pasaran tersedia kok plastik ramah lingkungan. Setau saya di Indonesia ada Ecoplas yang bahan dasarnya terbuat dari tapioka. Sedikit hal yang bisa dilakukan, kalau memang berniat ikut terlibat mengurangi timbulan sampah plastik.

Eh iya nih, kalau mengaitkan tingginya timbulan sampah plastik di Bandung dengan kejadian pencemaran sampah di laut, mungkin bisa dibilang tipis, melihat letak Bandung sendiri jauh dari laut. Tapi, kan, beberapa masyarakat masih ada aja tuh yang dengan mudahnya membuang sampah ke sungai. Masih ada kemungkinan sampah dari sini menuju laut, dilihat dari arah aliran air Sungai Cikapundung dan Sungai Citepus yang menuju ke Sungai Citarum, lalu berakhir di Laut Jawa.

Udah, nih? Yaudah, udah tau rumitnya kan. Sekarang gimana kita. Iya, saya juga lah, kan kita.

_________________________

Foto: Fadli Mulyadi, S. Krishna M. Reza

Comments are closed.